Pos Bantuan Hukum

POS BANTUAN HUKUM

 

Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II belum menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Pengadilan Agama terdekat yang menyediakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yaitu Pengadilan Agama Manna

Layanan POSBAKUM meliputi :

   1.  Konsultasi hukum.
   2.  Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata.
   3.  Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata.
   4.  Sidang keliling.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi, leafler dan langsung mendatangi ruangan POSBAKUM di Pengadilan Agama Manna.

Mekanisme dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Manna

Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada POSBAKUM tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

A. 

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

  Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

B. 

Jenis Jasa Hukum.

  Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Manna berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

C. 

Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

  Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :
  1. Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari /Gampong;
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tuni (BLT);
  3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.