Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Agama Bintuhan, Kawasan Zona Integritas, Pasti Melayani Sepenuh Hati, Pasti Bersih Tanpa Intimidasi, Pasti WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) >>>> Kecewa dengan Kinerja Pengadilan...? Silakan Adukan Masalah Anda Melalui Sarana-sarana yang Ada... Pengaduan Anda Dijamin Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Bintuhan

Published: Friday, 18 January 2019 03:17 | Written by Admin - MNA | Print | Email | Hits: 2944

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya:

  1. Sistem
  2. Mekanisme dan prosedur
  3. Jangka waktu penyelesaian
  4. Biaya/ tarif
  5. Fasilitas
  6. Evaluasi kinerja pelaksana

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Berikut ini aturan yang dijadikan bagi Standar Pelayanan pada Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II:

 No.                               Nama Dokumen     Tautan
  1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan

Download
 2  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/IIV/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Download

 

6 Maklumat Pelayanan Tahun 2024